PRO KONTRA WAJIB MILITER DI INDONESIA

WAJIB MILITER DIINDONESIA

PRO

Dalam  UUD 1945 pasal 27 ayat 3 “setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”.Mengacu pada pasal tersebut wajib militer yang akan diterapkan di Indonesia adalah dalam bentuk bela negara bukan seperti yang di terapkan di Korea selatan ataupun negara lain.

Dalam UUD 1945 pasal 30 ayat 1 “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalamusaha pertahanan dan keamanan negara”.  Pasal ini menjelaskan bahwa setiap warga negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama yaitu untuk ikut serta dalam menjaga  pertahanan dan keamanan negara. Yang berarti warga negara diharuskan supaya bisa turut serta dalam usaha mempertahankan negara dari gangguan ancaman baik ituluar maupun dari dalam negeri.

Isyarat ini cukup dapat diterima dalam penerapan wajib militer di indonesia karena wajib militer ini juga menyangkut hak dan kewajiban warga negara dalam mempertahankan keamanan dan kedaulatan negara, mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan yang maka yang dimana wilayah teritorialnya harus dijaga oleh setiap warga negara yang di mana hal demikian juga tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 Alenia ke IV yang menetapkan bahwa “ikut serta melaksanakan ketertiban dunia”, amanat dari Alenia ke-IV ini juga merupakan salah satu titik acuan dalam menerapkan wajib militer di indonesia dalam pertahanan dan keamanan negara dalam mencegah kemungkinan ada ancaman multidimensional yang bersumber dari permasalahan politik, ideologi,ekonomi, sosial budaya ataupun ancaman kejahatan internasional lainnya seperti terorisme, dan pembajakan.

Apabila indonesia menerapkan wajib militer maka :

1. Indonesia akan memiliki warga negara yang siap tempur. Siap tempur saya terjemahkan ke dalam 2 hal, yaitu tempur dalam artian mengangkat senjata dan tempur dalam artian menghadapi tantangan hidup. Dengan mendapatkan pelatihan dan pendidikan militer maka warga negara Indonesia paling tidak akan memahami ilmu-ilmu dasar dalam bertempur, berperang, berkonfrontasi dengan kekuatan militer pihak (negara, gerakan separatis, teroris, pembajak, dll) lain. Setidaknya seorang warga negara tahu caranya menembakan senjata api. Masalah tepat tidaknya mengenai sasaran itu masalah pengalaman dan kebiasaan.Keuntungan yang didapat adalah negara tidak lagi terlalu takut dan parnoketika harus menghadapi serangan-serangan militer dari pihak lawan.Pengambilan keputusan untuk bereaksi atas serangan bersenjata terhadap keamanan negara tidak lagi tersendat-sendat karena terlalu bimbang memperhitungkan kekuatan militer yang dimiliki oleh negara.

Selain siap tempur menghadapi kemungkinan serangan berbasis militer, warga negara juga akan terlatih dan terdidik menghadapi kerasnya hidup. Bahwa hidup tidak selamanya mudah.Bahwa hidup tidak selamanya di atas.Bahwa tidak boleh ada kata putus asa ketika hidup dipenuhi permasalahan.Setidaknya pengalaman saya mengatakan seperti itu. Ketika harus tidur beralaskan tanah atau di atas pohon, ketika selama 3 minggu hanya makan mi instan dicampur nasi yang sama sekali tidak matang, ketika harus minum air sungai bekas orang memandikan kerbaunya karena jatah air dibatasi, ketika keadaan tidak memungkinkan untuk mandi selama seminggu penuh, ketika hanya ada satu baju yang melekat di badan, ketika harus berjalan selama 24 jam penuh menempuh jarak berpuluh-puluh kilo dengan logistik yang terbatas, dan ketika-ketika lain. Semua perlakuan yang menekan manusia sampai batas kemanusiannya ini akan mengajarkan dan melatih seseorang untuk siap tempur ketika menghadapi masalah-masalah hidup dan menghargai segala hal sekecil apapun yang dimilikinya selama hidupnya.

2. Indonesia akan kembali menjadi Macan Asia. Dengan memiliki warga negara yang siap tempur maka kewibawaan Indonesia yang dulu sempat menjadi mercusuar bagi negara-negara Asia-Afrika akan kembali terangkat. Setidaknya mereka akan berpikir sekian kali ketika akan membuat masalah dengan Indonesia. Paling tidak Malaysia akan berpikir dua kali ketika akan mengklaim Reog Ponorogo, merebut Blok Ambalat, membuat plesetan lagu Indonesia Raya atau memindahkan patok-patok perbatasan di Borneo sana. Minimal mereka akan berkali-kali memperihitungkan resikonya apabila terjadi kemungkinan konfrontasi militer dengan Indonesia. Bukankah kita semua rindu penghormatan itu? Yang dulu telah susah payah dibangun oleh Presiden Soekarno sebagai negarawan dan Panglima Besar Jenderal Sudirman sebagai seorang militer tulen.

Manusia Indonesia saat ini telah diperbudak oleh kemudahan, oleh hal-hal instan yang menjadikan mereka tidak tahan banting dan bersifat manja, terutama anak-anak mudanya. Saat bayi dimanja, saat SD diantar-jemput pakai mobil dan dibekali gadget-gadget canggih. SMP difasilitasi sepeda motor supaya tidak capek jalan ke sekolah. SMA dibelikan mobil supaya tidak kepanasan di jalan. Mahasiswa waktu diospek saja nangis, lapor Komnas HAM, padahal cuma digertak sekali itupun karena yang bersangkutan terlambat datang.Setelah wisuda sarjana diberikan pekerjaan secara cuma-cuma baik di perusahaan orang tuanya, keluarga, ataupun koleganya.Kalaupun mencari maunya yang instan, pakai “amplop” atau memanfaatkan jabatan orang dekat.Mau makan ke restoran fastfood atau delivery service, baju kotor dibawa ke binatu, tugas makalah cuma salin-tempel dari google, sampai-sampai mau kurus saja bukannya olahraga tapi pakai sedot lemak, pil pelangsing, teh galian singset, atau salep pembakar lemak.

Kemanjaan-kemanjaan ini sedikit demi sedikit akan berkurang kalau manusia Indonesia merasakan bagaimana kerasnya pendidikan militer. Lihat saja, mana ada tentara yang manja?Mana ada tentara yang menangis gara-gara kecapekan atau kepanasan?Itu karena selama bertahun-tahun mereka dilatih sedemikian rupa untuk menghilangkan sifat manja.

4. Mendidik dan mengembangkan pemuda-pemudi Indonesia yang memiliki sifat dan sikap disiplin, cinta dan bangga akan negaranya, peduli sesamanya (berjiwa korsa /tidak apatis), menghormati orang lain terutama yang lebih tua, bersahaja dan tidak hedonis, serta sifat dan sikap baik lain yang saat ini sangat perlu ditanamkan pada pemuda-pemudi Indonesia.

DalamPembukaan UUD 1945 Alenia ke IV yang menetapkan bahwa “ikut serta melaksanakan ketertiban dunia”, amanat dari Alenia ke-IV ini juga merupakan salah satu titik acuan dalam menerapkan wajib militer diindonesia dalam pertahanan dan keamanan negara dalam mencegah kemungkinan ada ancaman multidimensional yang bersumber dari permasalahan politik, ideologi,ekonomi, sosial budaya ataupun ancaman kejahatan internasional lainnya seperti terorisme, dan pembajakan.

Berbagai ancaman tersebut merupakan salah satu hal yang harus mewajibkan negara indonesia untuk menerapkan wajib militer, karena ancaman tersebut pula  bukan juga hanya tanggung jawab depertemen atau instansi yang terkait akan tetapi hal demikian adalah tanggung jawab seluruh komponen masyarakat melalui penerapan wajib militer. Lewat wajib militer ini pertahanan negara yang tujuannya adalah untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara dan keutuhan wilayah negara kesatuan negara republik indonesia serta segala dari bentuk ancaman yang akan mengganggu keutuhan negara. Dengan demikian semua usaha penyelenggaraan pertahanan negara harus mengacu pada tujuan tersebut. Dipandang perlu kiranya indonesia menerapkan satu sistim wajib militer yang bertujuan untuk mempertahankan dan mewujudkan seluruh wilayah negara kesatuan negara republik indonesia yang didukung oleh komponen utama, komponen pendukung dan komponen cadangan. 

KONTRA

Wajib militer atau  bela Negara ini berkaitan erat dengan kesadaran warga Negara akan hak dan kewajibannya untuk menjadi bagian integral dalam upaya pembangunan nasional. Hak dan kewajiban yang paling mendasar bagi setiap warga Negara Indonesia adalah melakukakan pembelaan Negara, yang menuntut adanya kesadaran bela Negara.

Wajib militer pertama kali dikenal pasca-revolusi Perancis saat tahun 1793 Dewan NasionalPerancis membentuk 300 ribu tentara dari berbagai provinsi.

Isu wajib militer kembali mengemuka di Indonesia dengan munculnya istilah bela negara yang diusung pemerintah. Kementerian Pertahanan RI disebut akan mewajibkan bela negara terhadap 100 juta warga negara Indonesia.

Namun di Eropa, wajib militer mulai ditinggalkan. Banyak negara anggota Uni Eropa kini mengandalkan tentara profesional untuk mempertahankan negara, tidak dengan melatih rakyatnya untuk angkat senjata.

Dari 28 negara anggota NATO, 23 di antaranya telah menanggalkan wajib militer. Sementara itu 21 negara Uni Eropa telah menghapuskan wajib militer.Negara Eropa yang masih menerapkan wajib militer adalah Austria, Cyprus,Denmark, Finlandia, Norwegia, Swiss, Moldova, Turki danEstonia.

Perancis adalah negara pertama di Eropa yang menghapuskan wajib militer  pada tahun 2001, disusul oleh negara lainnya di kawasan. Jerman memutuskan menghapuskannya pada 2011, namun wajib militer masih masuk dalam konstitusi dan bisa kembali diterapkan jika situasi darurat terjadi di negara itu.

Wajib militer paling lama Eropa adalah di Cyprus dengan 26 bulan latihan.Sementara Denmark paling sebentar, selama empat bulan dan hanya diterapkan jika mereka kekurangan tentara.Salah satu alasan penghapusan wajib militer adalah penghargaan terhadap hak individu dengan tidak memaksa mereka turun ke peperangan yang tidak mereka sukai.

Selain itu, peraturan ini dianggap kuno karena peperangan saat ini tidak lagi memerlukan penurunan pasukan dalam jumlah besar, melainkan adu teknologi tempur seperti serangan jet, perang siber dan pengerahan pasukan khusus dalam jumlah kecil, terutama dalam operasi pemberantasan terorisme.

Pandangan lainnya datang dari professor ekonomi di George Mason University, AS, Bryan Douglas Caplan, yang mengatakan bahwa wajib militer adalah bentuk lain dari perbudakan.

"Wajib militer adalah perbudakan.Perbudakan adalah kerja paksa, wajib militer adalah pelayanan militer paksa.Tidak hanya wajib militer itu adalah perbudakan, namun ini secara khusus adalah bentuk perbudakan kejam yang kerap berakhir dengan kecacatan dan kematian," kata Caplan dalam sebuah tulisannya tahun 2011.

Dampak negatif dari penerapan wajib militer di Indonesia yaitu :

Pembengkakan anggaran untuk sektor pertahanan dan keamanan. Pendidikan dan latihan militer selama beberapa bulan saja menghabiskan biaya yang besar, apalagi jika dilaksanakan sepanjang 24 bulan seperti di Korea Selatan, pasti akan terjadi pembengkakan anggaran. Belum lagi celah korupsi yang dapat dimanfaatkan dalam pelaksanaannya.

 Kekhawatiran akan adanya angkatan kesekian setelah TNI AD, AL, dan AU. Dulu sekitar tahun ’60-an pernah muncul wacana dari PKI tentang pembentukan Angkatan Kelima (setelah AD, AL, AU, dan Polisi), yaitu mempersenjatai buruh dan petani. Wacana ini ditentang keras oleh pihak militer. Nah, dengan banyaknya partai politik, organisasi masyarakat, LSM, organisasi keagamaan, dan organisasi-organisasi lain di Indonesia sekarang ini, dikhawatirkan anggota organisasi yang telah mengecap wajib militer akan menggunakan kepandaiannya untuk membentuk sayap militer bagi masing-masing organisasinya. Bisa dibayangkan bila separuh saja organisasi di Indonesia memiliki sayap militer, tidak mustahil mereka akan menggunakannya untuk mendukung tindakan atau kebjakan organisasi. Yang ada Indonesia akan makin terpecah belah. Dan bila salah satu partai politik saja memiliki sayap militer macam Waffen SS dalam tubuh Nazi, maka ini juga akan sangat berbahaya.

Program wajib militer boleh dikatakan tidak praktis.Tentara cadangan yang dilatih hanya sekitar 30 hari, mungkin hanya sempat untuk latihan baris berbaris.Umumnya, mereka hanya mendapat uang saku.Padahal, waktu tersebut mempengaruhi produktivitas mereka dalam kegiatan masing-masing, yang jelas merugikan. Jumlah dana APBN untuk bidang pertahanan hanya 0,77 % dari total seluruh APBN (data statistik). Ini hanya untuk cukup untuk membiayai komponen utama saja bahkan dirasa masih kurang karena jumlah dana yang pantas untuk membiayai seluruh personel ini adalah 2% total APBN. Dibanding mengadakan program wajib militer, penguatan pertahanan melalui anggaran APBN, seperti untuk penambahan Alusista atau evaluasi sistem keamanan yang telah ada bisa menjadi solusi.

Sikap bela negara memang sangat penting dimiliki bagi setiap warga suatu negara dan harus ditumbuhkan berdasarkan pada identitas negara tersebut.Sikap bela negara, tidak hanya berarti mau dan mampu mempertahankan negara.Bukan berarti pula tidak mempertahankan negara berarti tidak memiliki sifat nasionalis.Nasionalisme tidak sesempit demikian.Program-program yang dibuat untuk menumbuhkan sikap bela negara harus benar-benar dievaluasi dari berbagai aspek. Tidak hanya melulu memikirkan tujuan, tapi proses dan pelaksanaan juga penting, bahkan persiapannya lebih penting lagi.